Ketika Kejaksaan Agung menetapkan tiga mantan petinggi Badan Gizi Nasional sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis, publik tidak hanya dikejutkan oleh besarnya nilai pengadaan yang dipersoalkan. Yang lebih mengejutkan adalah pengakuan Komisi IX DPR RI yang menyatakan tidak pernah menerima laporan terkait pengadaan barang di lingkungan BGN. Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara dalam program strategis nasional.
Kasus yang menyeret mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan wakil kepala, Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung, menjadi salah satu skandal terbesar yang pernah menimpa lembaga yang dibentuk untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Kejaksaan Agung menduga terjadi penyimpangan tata kelola dan penggelembungan anggaran dalam berbagai pengadaan barang yang dilakukan untuk mendukung operasional program tersebut.
Sejumlah item pengadaan yang menjadi perhatian publik memiliki nilai yang sangat besar. Dalam berbagai pemberitaan disebutkan adanya pengadaan motor listrik, tablet, laptop, televisi, pakaian dinas, sepatu, hingga perlengkapan operasional lainnya. Dugaan penyimpangan muncul karena adanya indikasi penggelembungan harga pada sejumlah pengadaan tersebut. Meski proses hukum masih berjalan dan seluruh pihak tetap berhak atas asas praduga tak bersalah, fakta bahwa proyek bernilai ratusan miliar hingga triliunan rupiah kini menjadi objek penyidikan telah menimbulkan kekhawatiran luas mengenai tata kelola anggaran negara.
Sorotan kemudian mengarah kepada mekanisme pengawasan yang seharusnya berjalan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sebagai mitra kerja BGN, Komisi IX semestinya memperoleh informasi yang memadai mengenai penggunaan anggaran dan pelaksanaan program. Karena itu, pengakuan bahwa DPR tidak pernah menerima laporan pengadaan menjadi fakta yang menimbulkan pertanyaan serius mengenai jalur pelaporan, transparansi kelembagaan, dan efektivitas koordinasi antara BGN dan DPR.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini secara terbuka menyatakan bahwa komisinya tidak pernah menerima laporan maupun informasi mengenai pengadaan barang yang dilakukan oleh BGN. Pernyataan tersebut dikutip secara konsisten oleh sejumlah media nasional. Bahkan DPR mengaku baru mengetahui rincian pengadaan tersebut setelah kasus dugaan korupsi mencuat ke publik dan ditangani oleh Kejaksaan Agung.
Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya. Kasus ini tidak semata menyangkut dugaan korupsi pengadaan barang. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana sebuah program prioritas nasional dengan anggaran yang sangat besar dapat berjalan tanpa pengawasan yang memadai dari lembaga yang memiliki fungsi kontrol politik. Jika DPR benar benar tidak menerima laporan, maka terdapat masalah serius dalam sistem pelaporan dan transparansi. Sebaliknya, jika laporan tersedia tetapi tidak terpantau, maka yang perlu dievaluasi adalah efektivitas fungsi pengawasan itu sendiri.
Pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa korupsi pada proyek publik hampir selalu diawali oleh lemahnya transparansi. Ketika proses pengadaan tidak diketahui secara luas, ketika rincian kontrak tidak mudah diakses publik, dan ketika mekanisme pengawasan tidak berjalan optimal, ruang penyimpangan menjadi semakin terbuka. Karena itu, kasus BGN semestinya tidak hanya dipandang sebagai perkara hukum, melainkan juga sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan secara menyeluruh.
Program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya merupakan program yang memiliki tujuan strategis. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, memperkuat kualitas sumber daya manusia, dan menekan berbagai persoalan kesehatan yang berkaitan dengan kekurangan gizi. Oleh sebab itu, setiap dugaan penyimpangan yang terjadi tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap program yang menyentuh kepentingan masyarakat luas.
Penting pula untuk membedakan antara dugaan korupsi dan kesimpulan hukum yang telah berkekuatan tetap. Sejauh ini proses hukum masih berlangsung dan pengadilan belum menjatuhkan putusan akhir. Karena itu, klaim bahwa seluruh proyek MBG dikorupsi tidak memiliki dasar hukum yang memadai. Yang dapat dipastikan adalah adanya dugaan penyimpangan pada sejumlah proyek pengadaan yang kini sedang diselidiki aparat penegak hukum. Prinsip praduga tak bersalah harus tetap dihormati sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sumber: Suara.com, 4 Juni 2026; IDN Times, 4 Juni 2026.
Kasus ini juga memberikan pelajaran penting bahwa pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah masalah muncul. Pengawasan harus berjalan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Transparansi pengadaan, keterbukaan data kontrak, audit berkala, serta akses publik terhadap informasi penggunaan anggaran menjadi instrumen yang sangat penting untuk mencegah penyimpangan sejak dini.
Bagi DPR, pengakuan bahwa mereka tidak mengetahui adanya pengadaan barang di BGN semestinya menjadi bahan evaluasi internal yang serius. Pengawasan anggaran bukan hanya soal menunggu laporan datang, tetapi juga memastikan seluruh mekanisme akuntabilitas berjalan sebagaimana mestinya. Sementara bagi pemerintah, kasus ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan sebuah program nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau luasnya cakupan penerima manfaat, melainkan juga oleh kualitas tata kelola dan integritas para pelaksananya.
Kasus dugaan korupsi di BGN bukan sekadar perkara hukum yang menjerat sejumlah mantan pejabat. Kasus ini merupakan ujian terhadap sistem pengawasan negara, transparansi penggunaan anggaran publik, dan komitmen pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Semakin terbuka proses pengungkapan fakta dilakukan, semakin besar peluang untuk memulihkan kepercayaan publik. Namun jika persoalan ini tidak dijadikan momentum pembenahan menyeluruh, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi sebuah lembaga, melainkan juga kredibilitas program strategis nasional yang menyangkut masa depan generasi Indonesia.
