Di tengah menguatnya gelombang demonstrasi mahasiswa pada Juni 2026, polemik mengenai keterlibatan Komponen Cadangan kembali memunculkan perdebatan yang lebih luas tentang batas antara fungsi pertahanan dan keamanan dalam negara demokrasi. Kontroversi tersebut bukan semata persoalan administratif, melainkan menyangkut prinsip supremasi sipil, kepastian hukum, serta komitmen negara dalam menjamin kebebasan warga menyampaikan pendapat secara konstitusional.
Polemik bermula setelah Kementerian Pertahanan menerbitkan Surat Nomor B/752/VI/2026/BACADNAS tertanggal 11 Juni 2026 yang memerintahkan sekitar 500 Aparatur Sipil Negara yang tergabung dalam Komponen Cadangan mengikuti Apel Siaga Komcad pada 12 Juni 2026. Waktu pelaksanaan yang berdekatan dengan aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta memunculkan berbagai pertanyaan dari masyarakat sipil mengenai tujuan dan urgensi kegiatan tersebut.
Di tengah berkembangnya berbagai spekulasi, anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengingatkan bahwa Komponen Cadangan tidak dibentuk untuk menghadapi demonstrasi masyarakat. Menurutnya, fungsi Komcad berbeda dengan aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk penegasan mengenai batas fungsi pertahanan negara yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan.
TB Hasanuddin menjelaskan bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Komponen Cadangan dipersiapkan untuk memperkuat Komponen Utama, yaitu Tentara Nasional Indonesia. Penggunaannya dilakukan dalam keadaan tertentu dan melalui mekanisme yang ditetapkan negara. Dalam situasi normal dan damai, Komcad lebih diarahkan pada pembinaan dan peningkatan kemampuan sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta. Penjelasan tersebut juga dimuat Suara.com dalam artikel “Jangan Adu Rakyat vs Rakyat, TB Hasanuddin Tegaskan Komcad Tak Boleh Hadapi Demo Mahasiswa”, 14 Juni 2026.
Pandangan tersebut sesungguhnya sejalan dengan semangat reformasi yang menempatkan fungsi pertahanan dan fungsi keamanan pada jalur yang berbeda. Sejak pemisahan TNI dan Polri pada awal era reformasi, Indonesia berupaya membangun sistem demokrasi yang menegaskan bahwa ancaman dari luar menjadi domain pertahanan, sedangkan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan ranah kepolisian. Pemisahan tersebut menjadi salah satu fondasi penting dalam kehidupan demokrasi modern.
Karena itu, muncul pertanyaan yang wajar dari berbagai kalangan mengenai konteks pelaksanaan Apel Siaga Komcad yang waktunya berdekatan dengan aksi mahasiswa. Indonesia tidak sedang berada dalam kondisi perang maupun menghadapi ancaman militer dari luar. Situasi tersebut membuat sebagian kalangan masyarakat sipil memandang bahwa komunikasi publik pemerintah perlu dilakukan secara lebih terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan turut menyampaikan kekhawatiran bahwa pengerahan unsur pertahanan dalam momentum demonstrasi mahasiswa dapat menimbulkan persepsi yang kurang tepat di tengah masyarakat. Menurut koalisi tersebut, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dijamin negara.
Di sisi lain, Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa Apel Siaga Komponen Cadangan merupakan bagian dari kegiatan pembinaan dan kesiapsiagaan rutin. Penjelasan tersebut menjadi penting untuk menjaga keseimbangan informasi sekaligus menghindari berkembangnya kesimpulan yang prematur di tengah masyarakat. Dengan demikian, polemik yang muncul tidak seharusnya dipahami secara hitam putih, melainkan ditempatkan dalam konteks yang lebih luas mengenai tata kelola pertahanan negara dan komunikasi publik pemerintah.
Sesungguhnya perdebatan mengenai Komponen Cadangan bukanlah perdebatan tentang perlu atau tidaknya negara memiliki kekuatan pertahanan. Keberadaan Komcad telah memiliki landasan hukum yang jelas dan merupakan bagian dari sistem pertahanan semesta sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2019. Yang menjadi perhatian sejumlah kalangan adalah bagaimana memastikan agar seluruh instrumen negara tetap berjalan sesuai mandat konstitusi dan tidak menimbulkan penafsiran yang melampaui tujuan pembentukannya.
Dalam konteks tersebut, pernyataan TB Hasanuddin mengenai pentingnya menghindari situasi yang memperhadapkan rakyat dengan rakyat memiliki makna yang lebih luas. Sebagian besar anggota Komponen Cadangan berasal dari unsur sipil, termasuk Aparatur Sipil Negara. Karena itu, pengelolaan setiap kebijakan yang berkaitan dengan Komcad memerlukan kehati hatian agar tidak memunculkan potensi gesekan sosial yang tidak diperlukan.
Polemik ini sekaligus mengingatkan bahwa demokrasi tidak hanya membutuhkan institusi pertahanan yang kuat, tetapi juga memerlukan kepastian hukum dan komunikasi publik yang baik. Transparansi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap setiap kebijakan negara. Dalam negara demokrasi, kekuatan tidak hanya diukur dari jumlah personel atau kemampuan persenjataan, tetapi juga dari kemampuan institusi negara menjaga keseimbangan antara keamanan, kebebasan, dan penghormatan terhadap hak hak warga negara.
Pengalaman reformasi selama lebih dari dua dekade menunjukkan bahwa pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan merupakan salah satu capaian penting yang harus terus dijaga. Pemisahan tersebut bukan dimaksudkan untuk memperlemah negara, melainkan untuk memastikan bahwa setiap lembaga bekerja sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya masing masing. Dengan demikian, profesionalisme institusi dapat berjalan seiring dengan penguatan demokrasi.
Pada akhirnya, perdebatan mengenai Komponen Cadangan di tengah demonstrasi mahasiswa seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pertahanan yang demokratis. Kritik yang disampaikan masyarakat sipil, respons pemerintah, maupun pandangan para legislator pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme koreksi dalam kehidupan demokrasi. Sebab negara yang kuat bukanlah negara yang menutup ruang perbedaan, melainkan negara yang mampu mengelola perbedaan tersebut dalam bingkai konstitusi dan kepentingan bersama.
Dalam perspektif yang lebih luas, menjaga demokrasi dan menjaga pertahanan negara bukanlah dua tujuan yang saling bertentangan. Keduanya justru merupakan dua pilar yang saling menguatkan. Pertahanan yang kokoh membutuhkan legitimasi publik, sementara demokrasi yang sehat memerlukan institusi negara yang profesional dan bekerja sesuai batas kewenangannya. Di titik inilah keseimbangan antara keamanan dan kebebasan menemukan maknanya yang paling mendasar.
