BuserNasional — Jakarta — Instruksi cepat Presiden Prabowo Subianto untuk membangun hunian bagi warga bantaran rel Senen menghadirkan wajah responsif negara dalam menyelesaikan persoalan urban. Namun di balik langkah itu, muncul pertanyaan mendasar tentang arah prioritas pembangunan nasional, terutama ketika wilayah lain yang terdampak bencana masih menghadapi keterbatasan penanganan dan belum sepenuhnya mendapatkan solusi hunian yang layak dari pemerintah saat ini.
Langkah Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan pembangunan hunian bagi warga di bantaran rel Senen menunjukkan model kepemimpinan yang cepat dan langsung. Instruksi tersebut disampaikan kepada Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum, serta BUMN terkait seperti Perumnas dan KAI untuk segera menyiapkan solusi hunian layak. Kebijakan ini dilaporkan dalam Kompas.com melalui artikel “Usai ke Bantaran Rel Senen, Prabowo Perintahkan Jajarannya Bangun Hunian Layak” pada 27 Maret 2026.
Masalah permukiman di bantaran rel merupakan persoalan lama di kota besar seperti Jakarta. Faktor urbanisasi, keterbatasan lahan, dan tekanan ekonomi mendorong sebagian warga tinggal di ruang yang berisiko tinggi. Dalam konteks ini, relokasi ke hunian yang lebih layak bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan dan kualitas hidup warganya. Pendekatan ini sejalan dengan berbagai kebijakan penataan kawasan kumuh yang telah dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, kebijakan yang berfokus pada wilayah perkotaan kerap memunculkan pertanyaan tentang pemerataan pembangunan. Indonesia menghadapi tantangan besar sebagai negara kepulauan dengan kerentanan bencana yang tinggi. Di sejumlah daerah seperti Aceh dan wilayah Sumatera lainnya, masih terdapat korban bencana yang belum sepenuhnya memperoleh hunian permanen dan masih bergantung pada fasilitas sementara. Kondisi ini tercatat dalam berbagai laporan penanganan bencana oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana sepanjang tahun-tahun terakhir, meskipun penanganannya dilakukan secara bertahap sesuai prioritas dan ketersediaan anggaran.
Perbandingan antara penanganan di pusat dan daerah sering kali memunculkan persepsi ketimpangan. Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi memang memiliki visibilitas yang lebih tinggi, sehingga kebijakan di wilayah ini lebih cepat terlihat oleh publik. Namun, persepsi ini perlu dilihat secara hati hati. Pemerintah pada dasarnya menjalankan berbagai program nasional, termasuk pembangunan hunian pascabencana di daerah, meskipun implementasinya tidak selalu secepat atau seefektif yang diharapkan masyarakat.
Dari perspektif kebijakan publik, keputusan membangun hunian di bantaran rel dapat dipahami sebagai langkah mitigasi risiko. Tinggal di sekitar rel kereta api tidak hanya melanggar aturan tata ruang, tetapi juga membahayakan keselamatan. Oleh karena itu, relokasi menjadi kebutuhan mendesak. Namun demikian, kebijakan ini tetap harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu bagaimana negara menyusun skala prioritas yang adil antara kebutuhan perkotaan dan kebutuhan wilayah terdampak bencana.
Kritik publik terhadap potensi ketimpangan juga mencerminkan persoalan kepercayaan. Masyarakat tidak hanya menilai hasil kebijakan, tetapi juga proses dan konsistensinya. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa laporan keberhasilan administratif tidak selalu mencerminkan kondisi riil di lapangan. Oleh sebab itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci penting agar kebijakan pembangunan tidak berhenti pada angka capaian, melainkan benar benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Selain itu, pola komunikasi kebijakan yang bersifat instruktif dan cepat perlu diimbangi dengan perencanaan yang matang. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat terdampak, menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan program. Tanpa itu, pembangunan hunian berisiko menjadi solusi jangka pendek yang tidak menyentuh akar persoalan sosial ekonomi warga.
Dalam konteks yang lebih luas, isu ini menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan yang tidak bias wilayah. Pemerataan bukan sekadar distribusi proyek, tetapi juga distribusi perhatian dan kecepatan respons. Negara perlu memastikan bahwa setiap warga, baik di pusat maupun di daerah, memiliki akses yang sama terhadap perlindungan dan kesejahteraan.
Pada akhirnya, kebijakan pembangunan hunian di bantaran rel Senen dapat menjadi langkah maju jika dijalankan secara konsisten, transparan, dan terintegrasi dengan kebijakan nasional yang lebih luas. Tantangan terbesarnya bukan hanya membangun rumah, tetapi memastikan bahwa keadilan sosial benar benar hadir bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang lokasi geografis maupun tingkat visibilitas politiknya.
