BANGKALAN, BUSERNASIONAL.COM – Kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Bangkalan kini menjadi sorotan tajam publik. Program yang digagas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispemda) dan Dinas Perhubungan (Dishub) tersebut dinilai tidak efektif, merugikan, hingga dituding memeras isi kantong masyarakat.
Berdasarkan penelusuran tim Buser Nasional di lapangan, penerapan parkir berlangganan yang awalnya diharapkan mampu memberikan kemudahan dan keteraturan, justru berbanding terbalik dengan fakta di lokasi. Masyarakat yang telah membayar retribusi parkir berlangganan saat perpanjangan STNK tetap ditarik uang parkir oleh para juru parkir (jukur) liar maupun resmi.
Cekikan Retribusi Tanpa Layanan Nyata
“Kami merasa ditipu dan diperas. Di STNK sudah bayar parkir berlangganan setiap tahun, tapi waktu parkir di pasar atau pinggir jalan tetap saja diminta uang parkir lagi. Kalau tidak bayar, juru parkir malah marah-marah. Terus uang berlangganan yang disetor ke pemerintah itu larinya ke mana?” ujar salah satu warga Bangkalan dengan nada geram.
Kondisi ini memicu keresahan luas di kalangan pemilik kendaraan roda dua maupun roda empat. Menerapkan skema pemungutan di awal tanpa dibarengi pengawasan serta penindakan ketat terhadap praktik pungli di lapangan dinilai sebagai bentuk pembiaran yang sangat merugikan rakyat kecil.
Pihak Terkait Terkesan Bungkam
Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak berwenang—khususnya pimpinan Dispemda dan Dishub Kabupaten Bangkalan—terkesan enggan memberikan penjelasan transparan terkait evaluasi kebijakan yang terbukti gagal di lapangan ini. Sikap tertutup dan bungkam dari jajaran instansi terkait semakin memperkuat persepsi publik bahwa pemerintah daerah terkesan tutup mata atas penderitaan warga.
Masyarakat mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan dan aparat penegak hukum (APH) untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total, audit aliran dana retribusi, serta memanggil Kepala Dishub dan Dispemda. Jika kebijakan ini terus dibiarkan tanpa perbaikan nyata, desakan untuk mencabut aturan parkir berlangganan dipastikan akan semakin membesar.
(Tim/Red/Buser Nasional)
