BUSERNASIONAL.COM – Pelaksanaan uji coba konsep prasmanan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai sejak 5 Oktober 2026 mulai memicu sorotan publik. Sistem baru yang diterapkan di puluhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ini dinilai berpotensi mengganggu jam efektif belajar serta konsentrasi para siswa di sekolah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pola prasmanan ini berbeda dari pembagian makanan sebelumnya. Dalam skema ini, para siswa mengambil sendiri makanan yang telah disediakan. Tak hanya itu, Badan Gizi Nasional (BGN) juga melibatkan sekitar 5 hingga 6 siswa untuk bertugas sebagai pramusaji secara bergantian melayani teman-teman dan gurunya lengkap dengan celemek serta sarung tangan.
Uji coba model prasmanan ini tercatat telah dilaksanakan di beberapa wilayah, di antaranya:
- Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY): SDN Soprayan dan SD Muhammadiyah Bantar dengan total melibatkan 106 siswa.
- Jawa Tengah: SMPN 2 Kandeman, Batang, yang melibatkan 64 siswa dari kelas IX A dan IX B.
Suasana Sekolah Seperti Tempat Hajatan
Meski bertujuan agar makanan tersaji lebih hangat, segar, serta meminimalisir sisa makanan, mekanisme ini mendatangkan tantangan baru di lapangan. Antrean siswa yang memanjang, ditambah kesibukan siswa yang bertugas melayani, membuat suasana sekolah saat jam makan tiba mendadak riuh dan berubah layaknya acara hajatan.
Aktivitas membagikan dan mengantre makanan tersebut memakan waktu yang tidak sedikit. Hal ini berpotensi merusak fokus dan memecah perhatian siswa dari kegiatan belajar mengajar (KBM).
Efektivitas Masih Dipertanyakan
Pihak BGN menyampaikan bahwa keberhasilan serta efektivitas dari sistem MBG prasmanan ini sangat bergantung pada pengaturan waktu dan mekanisme teknis yang diterapkan oleh masing-masing pihak sekolah.
Namun, muncul pertanyaan mendasar dari publik dan wali murid: Apakah pelaksanaan program ini benar-benar bisa berjalan optimal tanpa harus mengorbankan waktu serta konsentrasi belajar para siswa di sekolah?
Masyarakat berharap pemerintah dan pihak terkait dapat segera mengevaluasi mekanisme prasmanan ini agar tujuan mulia pemenuhan gizi anak bangsa tidak merugikan proses pendidikan utama mereka.
