Dokumen kolonial tahun 1923 kembali muncul di tengah sengketa lahan strategis Tanah Abang, Jakarta. Klaim berbasis Eigendom Verponding menghidupkan kembali perdebatan lama tentang kekuatan bukti sejarah dalam hukum agraria modern. Di antara arsip lama dan realitas kota yang terus berubah, muncul pertanyaan mendasar tentang keadilan, legalitas, dan kepastian hak atas tanah.
Di bawah langit mendung Tanah Abang, sekelompok orang berdiri berderet, sebagian bersilang tangan, sebagian lain menatap tajam ke arah yang sama. Pernyataan disampaikan dengan nada tegas. Tim hukum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya melalui Wilson Colling menegaskan bahwa kliennya, Sulaeman Effendi, memiliki dasar hukum kuat atas lahan yang disengketakan. Dasar itu adalah dokumen lama bernama Eigendom Verponding Nomor 946 Tahun 1923 atas nama Iljas Radjo Mentari. Klaim ini menjadi titik awal polemik yang lebih besar tentang status tanah di kawasan padat ibu kota. (Kompas.com, “Dokumen 1923 Jadi Senjata GRIB Hercules Klaim Kepemilikan Tanah di Tanah Abang”, 11 April 2026)
Dokumen Eigendom Verponding merupakan produk hukum era kolonial Hindia Belanda yang pada masanya menjadi bukti kepemilikan tanah dengan status hak eigendom. Dalam sistem tersebut, pemegang dokumen memiliki hak penuh atas tanah yang diakui oleh pemerintah kolonial. Namun setelah Indonesia merdeka, sistem ini tidak lagi berlaku secara langsung. Negara kemudian memperkenalkan sistem hukum agraria nasional melalui Undang Undang Pokok Agraria Tahun 1960 yang mengharuskan konversi seluruh hak lama ke dalam skema hukum baru.
Di sinilah persoalan mulai mengemuka. Tidak semua dokumen kolonial berhasil dikonversi secara tertib ke dalam sistem hukum nasional. Sebagian tetap tersimpan sebagai arsip, sebagian lain menjadi dasar klaim baru ketika sengketa muncul. Dalam konteks Tanah Abang, penggunaan dokumen tahun 1923 itu memperlihatkan bagaimana celah administratif dan historis masih dapat dimanfaatkan dalam konflik modern. (Kompas.com, “Dokumen 1923 Jadi Senjata GRIB Hercules Klaim Kepemilikan Tanah di Tanah Abang”, 11 April 2026)
Namun pertanyaan yang lebih mendasar tidak berhenti pada keabsahan dokumen. Tanah Abang hari ini bukanlah ruang kosong seperti satu abad lalu. Ia telah berubah menjadi kawasan ekonomi padat, dihuni dan dimanfaatkan oleh banyak pihak dengan berbagai kepentingan. Dalam kondisi seperti ini, klaim berbasis dokumen lama berpotensi berbenturan dengan realitas sosial yang telah terbentuk puluhan tahun.
Hukum agraria modern Indonesia sebenarnya tidak hanya berbicara tentang kepemilikan formal, tetapi juga mengandung semangat keadilan sosial. Prinsip ini menempatkan negara sebagai pengatur yang harus menyeimbangkan antara legalitas dokumen dan kebermanfaatan tanah bagi masyarakat luas. Karena itu, setiap klaim tidak bisa semata diuji dari aspek historis, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan sosial di lapangan.
Kasus ini sekaligus mencerminkan persoalan yang lebih luas dalam tata kelola pertanahan nasional. Basis data yang belum sepenuhnya terintegrasi membuat hubungan antara dokumen lama dan status hukum terkini sering kali kabur. Dalam situasi seperti ini, konflik tidak hanya menjadi sengketa hukum, tetapi juga berpotensi berubah menjadi konflik sosial jika melibatkan kelompok dengan kekuatan massa.
Kehadiran organisasi dengan basis massa dalam sengketa tanah menambah kompleksitas persoalan. Ketika klaim hukum dibawa ke ruang publik dengan dukungan kekuatan sosial, tekanan terhadap proses hukum menjadi semakin besar. Negara dituntut tidak hanya tegas, tetapi juga transparan dalam memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum.
Di sisi lain, kasus Tanah Abang menunjukkan bahwa proses dekolonisasi hukum agraria Indonesia belum sepenuhnya selesai. Warisan hukum kolonial masih memiliki daya hidup dalam praktik, terutama ketika belum seluruhnya diintegrasikan atau diselesaikan dalam sistem hukum nasional. Ini menjadi pengingat bahwa reformasi agraria bukan sekadar agenda administratif, tetapi juga proses historis yang panjang.
Pada akhirnya, sengketa ini bukan hanya tentang siapa yang memiliki sebidang tanah, tetapi juga tentang bagaimana negara menjaga kredibilitas sistem hukumnya. Ketika dokumen dari masa kolonial masih dapat memicu konflik di masa kini, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kepastian hukum, tetapi juga rasa keadilan di tengah masyarakat.
Tanah Abang menjadi cermin dari persoalan yang lebih besar di Indonesia. Di sana, sejarah, hukum, dan kepentingan bertemu dalam satu titik yang sama. Dan selama celah antara dokumen lama dan realitas baru belum sepenuhnya dijembatani, sengketa serupa akan terus menemukan ruang untuk muncul kembali.
