Bangkaln,busernasional.my.id – Gelombang protes terhadap pelayanan SPPG Petemmon kini berubah menjadi sorotan serius. Keluhan yang sebelumnya dianggap sporadis, kini terakumulasi dari berbagai sekolah dan mengarah pada satu benang merah: dugaan ketidaksesuaian antara anggaran dengan realisasi di lapangan.
Sejumlah wali murid dari berbagai lembaga pendidikan mulai angkat suara, menyampaikan keresahan yang sama. Program yang seharusnya menopang kebutuhan dasar siswa justru dinilai jauh dari standar, baik dari segi kualitas, porsi, hingga transparansi pengelolaan.
Di SDN Dumajeh 4, wali murid mengeluhkan porsi makanan yang dinilai “tidak masuk akal”. Beberapa siswa bahkan disebut masih lapar setelah mengonsumsi makanan yang diberikan.
Keluhan tak kalah keras datang dari SDN Tlomar. Orang tua menilai menu yang disajikan terkesan asal-asalan, tanpa standar yang jelas. “Kalau seperti ini, kami jadi bertanya-tanya, sebenarnya anggaran itu dipakai untuk apa,” ungkap salah satu wali murid.
Di tingkat pendidikan usia dini, kondisi lebih memprihatinkan. Wali murid di TK Nyai Hj Hasanah menyebut makanan yang diterima anak-anak tidak layak untuk kategori konsumsi siswa TK. Selain porsi minim, kualitasnya juga dipertanyakan.
Sorotan paling tajam muncul dari SDN Poter 1. Wali murid secara terbuka mempertanyakan transparansi anggaran. Mereka menilai ada kejanggalan serius yang tidak bisa lagi dianggap sepele.
Hal senada juga disuarakan oleh wali murid di TK Dharma Wanita Persatuan. Mereka menilai porsi yang diberikan jauh di bawah standar harga pasar.
Salah satu wali murid bahkan melontarkan kritik pedas yang kini menjadi perhatian luas:
“Bukan masalah memenuhi nilai gizi nggaknya, tapi budget-nya sesuai apa nggak kalau seperti ini. Kalau tajin kayak gini di pasar harga Rp2.000 porsinya lebih banyak dari ini.”
Pernyataan tersebut mempertegas bahwa persoalan telah bergeser dari sekadar kualitas makanan ke dugaan ketidakwajaran penggunaan anggaran. Publik mulai mencium adanya potensi masalah yang lebih besar dalam pengelolaan program.
Ironisnya, hingga saat ini pihak SPPG Petemmon belum memberikan klarifikasi resmi. Tidak ada penjelasan terkait standar menu, besaran biaya per porsi, maupun mekanisme distribusi. Sikap diam ini justru memperkuat kecurigaan publik.
Situasi ini menjadi alarm keras. Jika benar anggaran yang digelontorkan tidak sebanding dengan hasil di lapangan, maka ini bukan lagi persoalan teknis, melainkan menyangkut akuntabilitas dan integritas pengelolaan program.
Masyarakat kini mendesak instansi terkait untuk tidak tinggal diam. Audit terbuka dan investigasi menyeluruh dinilai menjadi langkah mendesak guna menjawab keresahan yang terus membesar.
Jika tidak segera ditangani, polemik SPPG Petemmon berpotensi menjadi krisis kepercayaan publik yang lebih luas—dan yang paling dirugikan tetaplah anak-anak sekolah yang seharusnya mendapatkan haknya secara layak.(Team/Red)
