PAMEKASAN — Dewan Pengurus Daerah Tani Merdeka Indonesia DPD Pamekasan menyoroti pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap nasib para petani tembakau, khususnya di wilayah Madura menjelang musim penanaman tembakau tahun 2026
Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Pamekasan, Basri, mengatakan bahwa petani hingga saat ini masih berharap adanya kepastian harga dan sistem pembelian tembakau yang adil saat musim panen tiba.
Menurutnya, pemerintah harus hadir memastikan tata niaga tembakau berjalan sesuai aturan agar petani tidak kembali dirugikan oleh permainan harga maupun sistem grading yang tidak transparan.
“Kami berharap pemerintah benar-benar mengawal pembelian tembakau tahun 2026 agar berpihak kepada masyarakat petani,” ujarnya.
Basri menilai keberadaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penatausahaan Tembakau harus dijadikan pedoman utama dalam mengatur proses pembelian, kualitas, hingga penetapan harga tembakau.
Ia menegaskan, regulasi tersebut dibuat untuk melindungi petani agar hasil panen mereka dihargai sesuai kualitas yang dihasilkan di lapangan.
“Jangan sampai petani sudah mengeluarkan biaya besar saat tanam, tetapi ketika panen harga justru tidak sesuai dan merugikan petani,” tegasnya.
Selain persoalan harga, DPD Tani Merdeka Indonesia Pamekasan juga meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan infrastruktur pertanian di kawasan Madura.
Keterbatasan air dan minimnya sarana pertanian dinilai masih menjadi persoalan utama yang dihadapi petani tembakau setiap musim tanam.
“Kami berharap ada bantuan nyata seperti sumur bor dan irigasi untuk membantu kebutuhan air para petani tembakau, karena banyak daerah pertanian di Madura yang mengalami kekeringan,” jelasnya.
Tak hanya kepada pemerintah, Basri juga mengingatkan para pengusaha tembakau agar menjalankan proses pembelian secara profesional dan tidak merugikan petani kecil.
Menurut dia, petani merupakan bagian penting dalam rantai ekonomi tembakau yang harus mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil.
“Petani harus tetap dibela dan diperjuangkan hak-haknya, termasuk petani tembakau yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
