Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkap fakta yang selama ini dirasakan banyak warga: bantuan renovasi rumah tidak layak huni ternyata sulit diakses tanpa jalur tertentu.
Menurutnya, sistem lama yang berlapis dari desa hingga provinsi justru menjadi penghambat utama masyarakat mendapatkan bantuan.
“Sulit kalau tidak punya akses ke pemerintah atau akses politik,” ujarnya.
Pernyataan ini langsung menyita perhatian. Banyak warga selama ini mengeluhkan rumitnya proses pengajuan bantuan yang tidak selalu tepat sasaran.
Kini, Pemprov Jawa Barat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyiapkan solusi besar.
👉 Sebuah aplikasi khusus akan segera diluncurkan, memungkinkan warga mengajukan bantuan langsung tanpa birokrasi panjang.
Dengan sistem ini, masyarakat cukup mendaftar sendiri tanpa perantara, bahkan bisa melalui toko material atau pengajuan mandiri.
Langkah ini disebut sebagai upaya memutus rantai birokrasi lama yang dinilai tidak efektif.
Sumber : Subang info
