Bangkalan,busernasional.my.id – Tekanan kerja yang diduga dipicu persoalan sistem aplikasi dan lemahnya transparansi internal di koperasi Amartha Bangkalan, seorang petugas lapangan mengalami stres dan gangguan psikis hingga harus mendapat penanganan medis dari dokter jiwa.
FN, petugas lapangan yang bertugas di wilayah Kecamatan Kwanyar, kabupaten Bangkalan mengalami tekanan berat setelah sejumlah pembayaran anggota yang sebelumnya telah disetorkan melalui aplikasi, tiba-tiba tidak tercatat dalam sistem. (mutasi rekening)
FN mengaku baru sekitar enam bulan bekerja di Amartha, menggantikan petugas sebelumnya. Awalnya pekerjaan berjalan normal. Namun beberapa bulan terakhir setelah lebaran lalu, ia mulai menemukan kejanggalan pada sistem pembayaran.
“Sejumlah dana yang sudah ditransfer lewat aplikasi tiba-tiba hilang dan tidak muncul di mutasi sistem,” ungkap FN, Kamis (7/5).
Akibatnya, FN mengaku berkali-kali harus menggunakan uang pribadi untuk menutup selisih setoran agar tidak dianggap menunggak oleh kantor.
“Kadang 400 ribu sampai 500 ribu dalam setiap setoran,” katanya.
Tak hanya itu, FN juga mengaku sempat melakukan pelanggaran internal hingga nominal tanggungan mencapai sekitar Rp19 juta. Namun menurutnya, uang tersebut digunakan untuk menutup tunggakan pembayaran anggota yang di sistem masih dianggap belum membayar selain ada anggota yang kabur.
Di sisi lain, sejumlah anggota koperasi mengaku telah melakukan pembayaran sesuai tagihan. Namun karena dalam aplikasi status pembayaran belum tercatat, FN tetap melakukan penagihan ulang kepada anggota sesuai data di sistem.
“Kami sudah bayar, tapi di aplikasi katanya belum masuk,” ujar salah satu anggota.
Kondisi itu menurut FN membuatnya berada dalam tekanan terus-menerus. Ia mulai sering menyendiri, termenung, hingga mengeluh sakit kepala.
Pihak keluarga merasa khawatir dan kemudian membawa Farhan ke puskesmas untuk diperiksa. Dari hasil pemeriksaan, FN harus dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut ke poli jiwa.
“Saya takut terjadi apa-apa, akhirnya saya bawa periksa. Dari puskesmas disuruh rujuk ke rumah sakit bagian jiwa,” kata ibu FN.
Di tengah kondisi tersebut, pihak kantor cabang Amartha Bangkalan mendatangi rumah FN di Kelurahan Pejagan. Kedatangan itu berujung pada pengambilan dua unit sepeda motor milik keluarga yang disebut sebagai jaminan atas tunggakan bagi anggota di wilayah kerja FN.
Kepada pihak keluarga FN, Kepala Cabang Amartha Bangkalan, DS, menegaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan karena FN dianggap melanggar SOP perusahaan.
“Dia sudah melanggar SOP dan harus bertanggung jawab,” tegas DS.
Meski kondisi seperti itu dan dianggap tidak transparan, pihak kantor cabang tidak menjelaskan secara rinci terkait dugaan hilangnya data pembayaran dalam sistem aplikasi yang dikeluhkan FN sejak beberapa bulan terakhir.
Kasus ini diduga karena tidakadanya sistem pengawasan internal dan transparansi aplikasi pembayaran yang digunakan di Amartha. Sebab, ketika data pembayaran anggota dinyatakan hilang atau tidak tercatat, beban justru sepenuhnya ditanggung petugas lapangan.
Tidak adanya audit internal yang terbuka terhadap dugaan selisih data pembayaran membuat petugas lapangan berada di posisi paling rentan. Mereka harus menghadapi tekanan dari anggota di lapangan, sekaligus tuntutan pertanggungjawaban dari perusahaan.
Hingga berita ini ditulis, pihak Amartha disebut berencana melakukan mediasi di Polres Bangkalan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.(Team/Red)
