Bangkalan || Busernasional.my.id -Kualitas pelaksanaan program nasional di bawah Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPPG) di Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, kini berada di ujung tanduk. Program strategis yang seharusnya menjadi pilar peningkatan gizi generasi muda tersebut justru menuai kritik tajam lantaran diduga menyalurkan paket makanan yang jauh dari standar gizi nasional.
Dugaan pelanggaran standar gizi seimbang dan ketidaksesuaian menu pada program Makan Bergizi Gratis. Paket makanan yang diterima siswa dinilai tidak memenuhi regulasi nutrisi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Unit SPPG Salah Satu Kecamatan Tragah: Pihak pengelola yang bertanggung jawab atas dapur dan distribusi Forum Pemuda Bangkalan: Pihak yang melayangkan protes dan tuntutan audit.
Badan Gizi Nasional (BGN)
Lembaga pusat yang didesak untuk melakukan sidak Siswa dan Orang Tua: Korban terdampak di wilayah Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.
Laporan mulai memuncak pada Kamis, (07/0/2026) setelah warga menemukan bukti ketidaksesuaian menu yang terjadi secara berulang dalam beberapa waktu terakhir.
Muncul indikasi kuat adanya ketidak Sesuaian antara anggaran besar yang dialokasikan dengan realitas menu di lapangan. Masyarakat mencurigai adanya kelemahan kontrol internal atau bahkan potensi penyimpangan oleh oknum pengelola yang menyebabkan kandungan nutrisi dipangkas demi keuntungan pribadi.
Forum Pemuda Bangkalan mendesak BGN untuk segera melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) dan audit menyeluruh terhadap SOP pengolahan makanan. Mereka menuntut sanksi tegas jika terbukti ada unsur kesengajaan dalam pengurangan kualitas gizi.
“Integritas program nasional dipertaruhkan. Jangan sampai anggaran gizi berubah jadi ‘angin’ bagi anak-anak di Bangkalan.”
Dugaan Tanpa Ahli Gizi: Salah satu poin krusial yang perlu diselidiki adalah keberadaan tenaga ahli dietisien ahli gizi di dapur SPPG Tragah. Jika komposisi makanan “asal kenyang”,
maka fungsi SPPG sebagai unit kontrol gizi dianggap gagal total Mosi Tidak Percaya Keluhan yang terjadi berulang kali menunjukkan adanya pengabaian terhadap keluhan warga sebelumnya. Transparansi anggaran per porsi kini menjadi tuntutan utama masyarakat untuk memastikan tidak ada “sunat”
Berita ini memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari pihak pengelola SPPG Kecamatan Tragah dan Badan Gizi Nasional untuk menjaga keberimbangan informasi (sides).
