Dalam tiga dekade terakhir, hutan di Sumatera mengalami penyusutan besar yang mencerminkan tekanan panjang antara ekspansi ekonomi dan lemahnya tata kelola lingkungan. Di tengah klaim keberhasilan pengendalian deforestasi, data terbaru justru menunjukkan tren berbalik. Fenomena ini menegaskan bahwa persoalan hutan bukan sekadar isu ekologis, melainkan persoalan struktural yang berakar pada kebijakan pembangunan Indonesia hari ini.
Dalam rentang sekitar tiga puluh tahun terakhir, hutan di wilayah Sumatera termasuk di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menyusut hingga sekitar 1,2 juta hektar. Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi penanda perubahan lanskap ekologis yang berlangsung perlahan namun masif. Jika dirata-ratakan, kehilangan tersebut setara dengan puluhan hektar hutan yang hilang setiap hari dalam jangka panjang, menunjukkan tekanan yang terus berlangsung terhadap kawasan hutan alam.
Fenomena ini tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari tren nasional yang lebih luas. Data terbaru menunjukkan bahwa kehilangan hutan di Indonesia pada 2025 meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, menjadikannya salah satu lonjakan terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini memperlihatkan bahwa berbagai upaya pengendalian yang sebelumnya diklaim berhasil, kini menghadapi tantangan baru yang lebih kompleks dan meluas.
Akar persoalan deforestasi di Indonesia terletak pada tarik menarik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Ekspansi perkebunan kelapa sawit, aktivitas pertambangan, serta pembukaan lahan untuk program ketahanan pangan menjadi faktor dominan yang mendorong alih fungsi hutan. Dalam praktiknya, hutan kerap diposisikan sebagai cadangan ruang produksi yang dapat dikonversi, bukan sebagai ekosistem yang memiliki nilai ekologis jangka panjang.
Peran kebijakan negara menjadi krusial dalam menentukan arah deforestasi. Sejumlah program strategis nasional membuka ruang legal bagi pembukaan lahan dalam skala besar, termasuk untuk kepentingan pangan dan energi. Di satu sisi, kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi, namun di sisi lain berpotensi mempercepat degradasi hutan apabila tidak diimbangi dengan pengawasan ketat dan tata kelola yang transparan.
Dampak deforestasi tidak hanya berhenti pada hilangnya tutupan hutan, tetapi juga merambat ke persoalan sosial dan ekologis yang lebih luas. Berkurangnya hutan meningkatkan risiko banjir dan longsor, terutama di wilayah dengan karakter geografis rentan seperti Sumatera. Selain itu, masyarakat lokal yang bergantung pada hutan menghadapi tekanan ekonomi dan kehilangan sumber penghidupan yang selama ini menopang kehidupan mereka.
Ironisnya, berbagai upaya pengendalian deforestasi masih menghadapi tantangan dalam implementasi. Penegakan hukum terhadap pelanggaran kehutanan belum sepenuhnya efektif, sementara transparansi data dan pengawasan publik masih terbatas. Di tengah ketersediaan teknologi pemantauan seperti citra satelit, persoalan utama justru terletak pada konsistensi kebijakan dan komitmen dalam menindak pelanggaran secara tegas. (Reuters, “Indonesian forest loss surges by 66% in 2025 driven by self sufficiency push”, 31 Maret 2026)
Situasi ini memperlihatkan adanya paradoks dalam arah pembangunan nasional. Di satu sisi, Indonesia menyatakan komitmen terhadap pengurangan emisi dan perlindungan lingkungan di tingkat global. Namun di sisi lain, kebijakan domestik masih memberikan ruang bagi ekspansi industri berbasis lahan yang berpotensi merusak hutan. Ketidakselarasan ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang arah dan konsistensi pembangunan jangka panjang. (Kompas.id, “Mengapa Deforestasi di Indonesia Kembali Melonjak sejak 2025?”, 2025)
Ke depan, penyelesaian persoalan deforestasi menuntut perubahan yang lebih mendasar. Tidak cukup hanya melalui regulasi atau moratorium sementara, melainkan perlu pergeseran cara pandang terhadap hutan sebagai fondasi keberlanjutan ekologis. Tanpa pembenahan tata kelola, transparansi, dan keberpihakan kebijakan yang jelas, kehilangan hutan akan terus berulang sebagai angka statistik, sementara dampaknya menjadi beban jangka panjang bagi lingkungan dan generasi mendatang.
