Gagasan reformasi rekrutmen Akademi Kepolisian kembali mengemuka, bukan sekadar soal prosedur administratif, tetapi menyangkut integritas institusi penegak hukum. Publik tidak lagi puas dengan klaim normatif. Mereka menuntut bukti konkret bahwa proses seleksi benar benar bersih dari intervensi, terutama pada tahap akhir yang selama ini dianggap paling rawan terhadap praktik tidak transparan dan kepentingan tersembunyi.
Gagasan reformasi Polri kembali menguat setelah Mahfud MD menegaskan bahwa rekrutmen Akademi Kepolisian tidak boleh diwarnai praktik titipan. Pernyataan ini disampaikan dalam konteks rekomendasi Komisi Kepolisian Nasional terkait pembenahan institusi Polri. Sikap tegas tersebut tercermin dalam pemberitaan Kompas.com berjudul “Mahfud MD: Rekrutmen Akpol Tak Boleh Titipan Jadi Salah Satu Rekomendasi” yang terbit pada 21 April 2026.
Pernyataan tersebut bukan muncul dalam ruang hampa. Selama bertahun tahun, persepsi publik mengenai rekrutmen aparat penegak hukum kerap diwarnai kecurigaan adanya jalur tidak resmi. Dalam praktiknya, proses pendaftaran memang dibuka secara gratis dan terbuka. Namun, pengalaman banyak pihak menunjukkan bahwa titik rawan justru muncul pada tahapan lanjutan, terutama saat proses penentuan akhir atau pantohir.
Di titik inilah keadilan prosedural diuji secara nyata. Ketika transparansi tidak sepenuhnya dapat diawasi publik, ruang abu abu terbuka lebar. Akibatnya, kepercayaan terhadap institusi menjadi taruhannya. Publik tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses yang melahirkannya. Jika proses dianggap tidak adil, maka legitimasi hasil pun ikut dipertanyakan.
Dalam perspektif tata kelola, rekrutmen merupakan gerbang awal pembentukan karakter institusi. Polisi yang lahir dari proses seleksi yang tidak bersih berpotensi membawa beban moral sejak awal kariernya. Sebaliknya, sistem yang transparan dan akuntabel akan melahirkan aparat yang lebih profesional dan independen dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
Namun, menghapus praktik titipan bukan sekadar persoalan regulasi. Ia menyentuh akar budaya birokrasi yang telah lama terbentuk. Relasi kuasa, kedekatan sosial, hingga jaringan informal seringkali menjadi faktor yang sulit dipisahkan dari proses seleksi. Tanpa perubahan budaya organisasi, aturan seketat apapun berisiko hanya menjadi formalitas administratif.
Di sisi lain, Polri sebenarnya telah melakukan sejumlah langkah pembenahan, termasuk penggunaan sistem berbasis komputer dalam seleksi awal. Upaya ini patut diapresiasi sebagai bagian dari modernisasi institusi. Namun demikian, tantangan terbesar tetap berada pada konsistensi penerapan di seluruh tahapan, terutama pada fase yang tidak sepenuhnya terdigitalisasi.
Masalah titipan juga tidak bisa dilepaskan dari isu meritokrasi. Ketika akses terhadap profesi strategis ditentukan oleh kedekatan, maka ruang bagi talenta terbaik menjadi menyempit. Anak anak muda berprestasi dari latar belakang sederhana berpotensi tersingkir, sementara mereka yang memiliki akses kekuasaan mendapatkan keistimewaan. Ketimpangan ini pada akhirnya merusak prinsip keadilan sosial.
Karena itu, transparansi harus dimaknai secara substantif, bukan sekadar administratif. Publik perlu diberi akses untuk memahami bagaimana proses seleksi berlangsung, bagaimana penilaian dilakukan, serta bagaimana keputusan akhir ditetapkan. Keterbukaan informasi menjadi kunci untuk membangun kembali kepercayaan yang selama ini tergerus.
Lebih dari itu, reformasi rekrutmen membutuhkan pengawasan yang independen. Keterlibatan pihak eksternal seperti lembaga pengawas atau masyarakat sipil dapat menjadi penyeimbang dalam memastikan proses berjalan objektif. Tanpa kontrol dari luar, potensi konflik kepentingan akan selalu ada di dalam sistem yang tertutup.
Pada akhirnya, publik tidak membutuhkan janji, melainkan bukti. Jika rekrutmen Akpol benar benar bersih dari titipan, maka hasilnya harus terlihat dalam kualitas dan integritas para taruna yang terpilih. Reformasi tidak diukur dari narasi, tetapi dari kenyataan yang dapat dirasakan. Di titik inilah masa depan kepercayaan publik terhadap Polri sedang diuji secara nyata.
