BuserNasional — Gangguan pasokan energi akibat krisis di Selat Hormuz telah menjadi ujian terbesar pasar minyak global dalam beberapa dekade. Sekitar 8 juta barel per hari hilang dari pasokan dunia menurut International Energy Agency IEA yang memicu lonjakan harga minyak. Disrupsi ini berdampak pada inflasi, kebijakan cadangan strategis dan stabilitas ekonomi negara importir energi utama.
Selat Hormuz, koridor laut strategis yang mengalirkan sekitar 20 persen minyak dunia, telah mengalami gangguan serius lalu lintas kapal akibat konflik di kawasan Teluk Persia sejak akhir Februari 2026 menurut liputan MarketMinute dan analisis energi global. Gangguan ini menyebabkan transit minyak dan gas seolah terhenti meskipun belum ada pengumuman resmi penutupan jalur laut.
Menurut Reuters, laporan dari International Energy Agency IEA pada awal Maret 2026 menyebutkan gangguan di Selat Hormuz memicu penurunan pasokan global minyak sekitar 8 juta barel per hari atau hampir 8 persen dari permintaan dunia pada bulan itu. Organisasi tersebut juga mengkoordinasikan pelepasan cadangan minyak strategis sebesar 400 juta barel, rekor terbesar dalam sejarah, untuk meredam dampak kenaikan harga minyak global.
Gangguan di Selat Hormuz telah mendorong kenaikan harga minyak mentah global. Menurut data MarketMinute yang diterbitkan media internasional, Brent crude sempat menanjak mendekati $120 per barel saat pasar bereaksi terhadap risiko pasokan yang meningkat, memicu pergeseran modal ke aset yang dianggap aman secara global.
Di tengah ketidakpastian ini, Reuters melaporkan keputusan Irak untuk menyatakan force majeure pada ladang minyak yang dioperasikan perusahaan asing pada 20 Maret 2026, karena ekspor minyak Irak hampir terhenti akibat gangguan pasokan melalui Selat Hormuz. Keputusan tersebut mencerminkan tekanan langsung konflik terhadap produksi dan pendapatan negara-negara produsen utama di kawasan.
Krisis energi bukan hanya soal harga minyak namun juga gangguan terhadap rantai pasokan energi lain seperti LNG. Laporan ABC News menyebutkan ancaman terhadap kapal yang mencoba melewati Selat Hormuz telah memperlambat arus perdagangan LNG dan gas global, menambah tekanan pada biaya energi di pasar internasional.
Dampak gangguan pasokan ini juga terlihat dalam analisis LSE Business Review yang menekankan bahwa risiko jangka panjang terhadap inflasi global, pertumbuhan ekonomi, dan harga energi jauh lebih luas daripada angka pasokan langsung yang hilang. Penurunan aliran energi memiliki implikasi pada logistik global, biaya produksi, serta persepsi investor tentang stabilitas pasar energi.
Meskipun fokus media sering berada pada harga minyak mentah, sejumlah analis menyoroti bahwa disrupsi di Selat Hormuz juga berdampak pada industri lain seperti distribusi LPG, bahan bakar jet dan bahkan produksi pupuk karena kandungan gas alam yang terganggu. Dampak ini memperluas tekanan biaya pada sektor energi dan pertanian di negara-negara importir energi besar.
Beberapa negara yang sangat bergantung pada energi impor, seperti Jepang, China, dan India, menghadapi risiko yang tinggi karena besarnya proporsi minyak dan gas yang mereka impor melalui Selat Hormuz. Menurut analisis data transit minyak, kelompok negara-negara Asia menerima lebih dari tiga perempat pasokan minyak yang melewati selat tersebut, menunjukan kerentanan struktural terhadap lonjakan biaya energi global.
Respons dari organisasi energi dan negara-negara produsen sejauh ini melibatkan pelepasan cadangan strategis, negosiasi diplomatik dan diversifikasi jalur suplai. Namun data dari IEA dan analis pasar menunjukkan bahwa tindakan ini hanya menahan gejolak dalam jangka pendek dan belum menyelesaikan masalah fundamental pasokan energi dunia.
Gangguan panjang di Selat Hormuz dapat merombak kembali cara negara-negara mengelola cadangan energi dan kebijakan impor mereka. Dalam konteks ini, krisis energi yang terjadi tidak hanya menjadi ujian pasar minyak dan gas global tetapi juga indikator kelemahan struktural dalam sistem energi internasional yang harus dijawab melalui kerjasama multilateral serta kebijakan energi berkelanjutan.
