BuserNasional — Nasional — Food waste tetap menjadi permasalahan besar baik secara global maupun khusus di Indonesia. Laporan United Nations Environment Programme (UNEP) pada 27 Maret 2024 menunjukkan bahwa pada 2022 lebih dari 1,05 miliar ton makanan terbuang di seluruh dunia, setara 19 persen dari total makanan yang diproduksi, dengan 60 persen berasal dari rumah tangga, 28 persen dari layanan makanan, dan 12 persen dari sektor ritel. Laporan ini juga menegaskan bahwa masalah ini terjadi bersamaan dengan 783 juta orang mengalami kelaparan kronis, sehingga pemborosan pangan menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan yang mendesak.
Masalah makanan yang terbuang tidak hanya soal jumlah besar namun juga menyentuh inti etika konsumsi. Istilah food loss and waste (FLW) mencakup hilangnya makanan sepanjang rantai pasokan dan pemborosan di tingkat konsumen. Menurut laporan dari Badan Pangan Nasional dan Bappenas, pada periode 2000–2019 timbulan FLW di Indonesia mencapai antara 23 sampai 48 juta ton per tahun, atau 115–184 kilogram per kapita per tahun. Jika makanan yang tersisa ini diselamatkan, potensinya mampu memberi makan 61 sampai 125 juta orang di Indonesia. Dampaknya pun terasa secara ekonomi dengan kerugian Rp213 sampai Rp551 triliun setiap tahunnya.
Data global juga konsisten dengan estimasi dari Food and Agriculture Organization (FAO) yang menyatakan bahwa sekitar sepertiga dari semua makanan yang diproduksi untuk konsumsi manusia hilang atau terbuang setiap tahun, yang jumlahnya mencapai sekitar 1,3 miliar ton makanan secara global. Fenomena ini turut menyumbang sekitar 8 sampai 10 persen emisi gas rumah kaca global, dengan dampak besar terhadap perubahan iklim dan sumber daya alam.
Masalah food waste tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi juga di negara berkembang seperti Indonesia. Kebiasaan konsumsi berlebihan dan membuang makanan tanpa memanfaatkannya secara optimal jelas menimbulkan dampak serius. Di masyarakat, perilaku meninggalkan makanan pada acara sosial dan konsumsi berlebihan di restoran atau kegiatan komunitas menunjukkan adanya gap antara pemahaman etika konsumsi dan praktik sehari-hari.
Menurut data yang ada, rumah tangga menjadi kontributor terbesar food waste di Indonesia. Studi menunjukkan bahwa sekitar 80 persen food waste berasal dari rumah tangga, sedangkan sisanya berasal dari sektor non-rumah tangga seperti layanan makanan atau ritel.
Ironisnya, Indonesia masih menghadapi tantangan kronis terkait keamanan pangan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 20 Januari 2026, beberapa provinsi di Indonesia masih melaporkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di populasi masyarakat. Hal ini menunjukkan ketimpangan antara jumlah makanan yang dibuang dan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi di sebagian masyarakat.
Dalam konteks etika umat Islam, pemborosan makanan merupakan persoalan moral yang penting. Ajaran Islam menekankan pentingnya syukur atas nikmat rezeki Allah dan menghindari pemborosan dalam semua bentuknya. Sisa makanan yang berlebihan bukan hanya membuang nilai ekonomi tetapi juga menggambarkan kurangnya rasa syukur dan tanggung jawab sosial. Ini bukan saja isu ritual tetapi etika moral yang harus tertanam sejak lingkungan keluarga sampai masyarakat luas.
Amat relevan bila kita membandingkan praktik sederhana di restoran yang menerapkan self service seperti peraturan tray station di restoran cepat saji yang mengharuskan pengunjung merapikan dan memilah sampah setelah selesai makan. Praktik seperti ini bukan saja mengurangi beban operasional tetapi mendidik pengguna layanan agar memahami tanggung jawab sosial atas limbah yang mereka hasilkan. Tindakan merapikan piring, mengembalikan nampan, dan menempatkan sisa makanan atau sampah pada tempatnya mencerminkan nilai etika sosial yang perlu ditanamkan secara lebih luas.
Masalah food waste tidak berhenti pada perilaku individu. Ia memiliki dimensi struktural di level lembaga pendidikan dan organisasi sosial. Misalnya institusi seperti sekolah dan organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah memiliki peluang besar untuk memimpin perubahan budaya konsumsi. Sekolah-sekolah dapat memasukkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan sampah yang jelas termasuk program pilah sampah organik dan non-organik, pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, pengomposan sisa makanan, serta kampanye edukatif bagi siswa dan komunitas.
Kebijakan organisasi seperti ini apabila dijalankan secara konsisten akan memperkuat kesadaran ekologis. Pendidikan formal yang disandingkan dengan praktik nyata mampu menciptakan generasi yang memiliki tanggung jawab sosial yang lebih kuat. Program seperti bank sampah, pengurangan sampah di kantin, dan kolaborasi dengan komunitas lokal juga dapat menjadi bagian dari solusi.
Tantangan juga datang dari aspek kebijakan publik. Indonesia memang memiliki regulasi terkait pengelolaan sampah serta kewajiban extended producer responsibility (EPR) untuk produsen agar bertanggung jawab terhadap kemasan produk yang mereka edarkan. Namun dalam implementasi di lapangan, kebijakan ini masih mengalami hambatan karena kurangnya penegakan hukum dan insentif bagi produsen untuk benar-benar menyediakan fasilitas pengelolaan sampah produk mereka. Pemerintah perlu memperkuat regulasi operasional termasuk insentif dan sanksi yang jelas bagi produsen dan pelaku usaha besar yang berkontribusi besar terhadap sampah kemasan.
Lebih jauh lagi, problem food waste harus dilihat sebagai persoalan sistemik yang melibatkan berbagai aktor dari rumah tangga, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, sektor industri, hingga pemerintah. Di tingkat rumah tangga, pembiasaan untuk membeli sesuai kebutuhan, memanfaatkan sisa makanan, serta memilah sampah adalah langkah praktis yang mampu mengurangi beban lingkungan.
Namun di tingkat yang lebih luas, pemerintah dan sektor swasta perlu menciptakan sistem integratif yang mendukung pengurangan food waste melalui kebijakan fiskal, kampanye edukasi publik, dan dukungan terhadap teknologi pengolahan limbah pangan. Investasi pada sistem pengomposan massal, distribusi makanan layak konsumsi ke yang membutuhkan, serta kolaborasi dengan lembaga filantropi dapat menjadi bagian dari solusi.
Sebagai penutup, food waste adalah fenomena yang tampak kecil tetapi sesungguhnya berdampak besar terhadap ekonomi, lingkungan, dan ketahanan pangan. Perilaku konsumsi yang bertanggung jawab, didukung oleh kebijakan yang kuat dan pendidikan yang efektif, merupakan kunci untuk membangun masyarakat yang lebih adil, produktif, dan berkelanjutan. Dengan memahami dampak nyata food waste melalui data global dan nasional, segala bentuk pemborosan makanan di rumah, sekolah, tempat ibadah, dan ruang publik harus dihentikan demi masa depan yang lebih baik bagi generasi selanjutnya.
