BuserNasional — Internasional — Amerika Serikat kembali memperlihatkan wajah geopolitik yang dingin dan transaksional. Klaim bahwa Washington meminta dana hingga triliunan dolar dari negara-negara Teluk untuk melanjutkan atau menghentikan perang melawan Iran bukan sekadar isu sensasional, tetapi sinyal keras tentang arah politik luar negeri AS. Jika benar, perang bukan lagi soal keamanan, melainkan industri yang ditagih ke sekutu.
Isu ini mencuat setelah jurnalis Oman, Salem Al-Juhouri, dalam siaran BBC Arabic, menyebut adanya tekanan besar dari pemerintahan Donald Trump kepada negara-negara GCC agar ikut menanggung beban perang, baik secara militer maupun finansial. Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa negara-negara Teluk diposisikan bukan sebagai mitra setara, melainkan sebagai dompet cadangan bagi strategi tempur Amerika. (Middle East Eye, 23 Maret 2026)
Dalam kutipan yang beredar, Al-Juhouri menyebut angka fantastis: 5 triliun dolar AS jika perang ingin terus berlanjut, dan 2,5 triliun dolar AS jika perang ingin dihentikan sebagai kompensasi atas operasi yang telah dilakukan. Angka ini terlalu besar, bahkan untuk ukuran geopolitik modern. Namun, justru di situlah letak daya kejutnya: seakan perang menjadi proyek investasi, di mana Amerika bertindak sebagai operator, dan negara Teluk menjadi pemodal yang tak boleh menolak. (Middle East Eye, 23 Maret 2026)
Meski demikian, laporan ini belum mendapat konfirmasi resmi, baik dari pemerintah Amerika Serikat maupun dari negara-negara Teluk. Ketiadaan pernyataan resmi bukan berarti isu ini palsu, tetapi memperlihatkan karakter permainan diplomasi: negosiasi dilakukan dalam ruang tertutup, sementara publik hanya mendapat bocoran yang dikemas sebagai “isu”. Di kawasan Timur Tengah, rumor seringkali adalah bagian dari strategi, bukan sekadar informasi liar. (Middle East Eye, 23 Maret 2026)
Laporan lain menyebut bahwa Gedung Putih sebelumnya mengajukan dana tambahan sekitar 200 miliar dolar AS untuk perang di Iran. Presiden Trump berdalih dana itu diperlukan untuk mengisi kembali persediaan amunisi dan perlengkapan yang menipis akibat eskalasi konflik. Permintaan anggaran ini menegaskan bahwa perang bukan sekadar keputusan politik, tetapi juga proyek logistik raksasa yang menggerakkan industri senjata dan rantai pasok militer global. (VIVA.co.id, 23 Maret 2026)
Jika klaim “tagihan triliunan dolar” itu benar, maka dunia sedang menyaksikan bentuk baru pemerasan modern: pemerasan atas nama keamanan. Negara Teluk, yang selama ini diposisikan sebagai sekutu strategis Amerika, seolah dipaksa memilih dua opsi yang sama-sama pahit: bayar mahal untuk perang, atau bayar mahal untuk damai. Ini bukan diplomasi. Ini mekanisme pemaksaan yang hanya bisa dilakukan oleh negara dengan dominasi militer dan ekonomi global. (VIVA.co.id, 23 Maret 2026)
Dalam kacamata teori Mancur Olson, situasi ini menyerupai konsep stationary bandit, bandit menetap. Berbeda dengan bandit biasa yang merampok lalu pergi, bandit menetap menciptakan sistem, memberi rasa aman semu, lalu menagih upeti secara rutin. Ia bahkan tampak “resmi”, karena beroperasi melalui institusi negara. Jika Amerika benar menekan negara-negara Teluk dengan permintaan dana triliunan dolar, maka Amerika sedang mempraktikkan banditisme dalam bentuk paling canggih: pemalakan berbasis hegemoni. (Middle East Eye, 23 Maret 2026)
Banditisme semacam ini tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari hubungan ketergantungan. Negara-negara Teluk selama puluhan tahun menggantungkan keamanan pada payung militer Amerika. Pangkalan militer, kontrak pertahanan, pembelian jet tempur, hingga sistem radar, semua membuat mereka terkunci dalam lingkaran “perlindungan berbayar”. Ketika perang terjadi, perlindungan itu berubah menjadi invoice. Dan invoice itu tidak mengenal kata belas kasihan. (VIVA.co.id, 23 Maret 2026)
Di sisi lain, Amerika juga memiliki kepentingan menjaga mesin industrinya tetap hidup. Perang bukan hanya pertarungan ideologi atau keamanan nasional, melainkan juga penggerak ekonomi militer. Persediaan amunisi yang “menipis” berarti satu hal: kontrak baru harus diteken, pabrik senjata harus kembali berproduksi, dan dana publik maupun dana sekutu harus digelontorkan. Maka perang menjadi siklus: konflik menciptakan kebutuhan, kebutuhan menciptakan pasar, pasar menciptakan tekanan politik. (VIVA.co.id, 23 Maret 2026)
Hubungan ini mengingatkan pada paradoks besar negara-negara Arab Teluk: mereka kaya, tetapi tidak berdaulat sepenuhnya. Kekayaan minyak memberi mereka kemewahan, namun ketergantungan keamanan membuat mereka rapuh. Mereka memiliki dana untuk membangun kota futuristik, tetapi tidak cukup otonomi untuk menolak tekanan geopolitik. Dan ketika tekanan datang dari Washington, pilihan mereka seringkali hanya satu: patuh, demi stabilitas rezim. (Middle East Eye, 23 Maret 2026)
Dalam logika politik internasional, sekutu yang lemah selalu menjadi korban transaksi. Amerika tidak perlu mengancam secara terbuka. Cukup memberi sinyal bahwa perlindungan bisa dikurangi, dukungan bisa dialihkan, atau akses persenjataan bisa dipersulit. Negara Teluk memahami bahasa itu. Mereka tahu bahwa keamanan bukan sekadar militer, tetapi juga legitimasi politik. Maka uang menjadi bahasa yang paling mudah untuk menenangkan Washington. (Middle East Eye, 23 Maret 2026)
Masalahnya, praktik seperti ini akan memperkuat sentimen bahwa Amerika bukan lagi “pemimpin dunia bebas”, melainkan aktor global yang menjadikan konflik sebagai alat dagang. Dalam persepsi publik global, Amerika mulai tampak seperti negara yang mengoperasikan perang dengan kalkulator, bukan dengan prinsip. Ketika angka 5 triliun dolar disebut, perang tidak lagi terlihat sebagai operasi keamanan, melainkan seperti proyek bisnis dengan target pemasukan. (VIVA.co.id, 23 Maret 2026)
Lebih jauh, isu ini menyingkap wajah lain dari geopolitik Timur Tengah: keterkaitan Amerika dengan Israel dan Zionisme politik yang selama ini menjadi sumber bara konflik. Banyak pihak di kawasan memandang Amerika dan Israel sebagai dua sisi dari satu kepentingan strategis. Ketika negara Arab memberi ruang, mereka tidak hanya kehilangan pengaruh, tetapi berisiko kehilangan martabat dan posisi tawar. Dalam politik, akomodasi terhadap kekuatan predator sering berakhir dengan perampasan yang lebih brutal. (Middle East Eye, 23 Maret 2026)
Perumpamaan “memberi rumah kepada tamu, lalu rumah dirampas” bukan sekadar ungkapan emosional, melainkan kritik tajam terhadap kesalahan membaca karakter kekuatan besar. Amerika bukan lembaga amal, dan perang bukan kegiatan sosial. Ketika sebuah negara menggantungkan nasibnya pada kekuatan eksternal, ia sedang menyerahkan kendali atas keputusan hidup-matinya. Negara-negara Teluk mungkin bisa membayar. Namun pertanyaan utamanya bukan soal mampu atau tidak mampu, melainkan soal harga diri, kedaulatan, dan keberanian untuk menentukan arah sejarah sendiri. (VIVA.co.id, 23 Maret 2026)
Fenomena ini juga punya paralel di tingkat lokal. Di banyak negara berkembang, praktik pemalakan dilakukan oleh preman jalanan. Namun, dalam versi lebih “terhormat”, pemalakan dilakukan oleh elite: dengan dalih jabatan, izin, proyek, atau perlindungan hukum. Bedanya, pemalak global seperti Amerika melakukannya dengan bahasa diplomasi, senjata, dan jaringan aliansi. Namun esensinya sama: yang kuat memeras yang lemah, dan pemerasan itu dilegalkan oleh struktur kekuasaan. (VIVA.co.id, 23 Maret 2026)
Jika laporan ini benar, maka negara-negara Teluk harus bertanya pada dirinya sendiri: sampai kapan mereka ingin hidup dalam ketergantungan yang mempermalukan? Sebab setiap ketergantungan akan melahirkan tagihan. Dan tagihan itu akan semakin mahal ketika perang semakin panjang. Mereka mungkin bisa membayar. Tetapi jika mereka terus membayar, mereka akan semakin kehilangan posisi tawar. Pada titik tertentu, mereka tidak lagi menjadi sekutu, melainkan menjadi pemasok dana bagi agenda kekuatan besar. (Middle East Eye, 23 Maret 2026)
Pada akhirnya, dunia sedang bergerak menuju era ketika perang semakin terang-terangan menjadi proyek ekonomi. Negara kuat memicu konflik, lalu menjual solusi keamanan kepada sekutu. Jika ini dibiarkan, maka sistem global akan berubah menjadi pasar kekerasan, di mana darah dibayar dengan dolar, dan perdamaian ditagih seperti cicilan. Jika negara-negara Arab Teluk terus membiarkan dirinya menjadi “ATM geopolitik”, maka mereka sedang memelihara bandit menetap yang akan terus menuntut upeti tanpa akhir. (VIVA.co.id, 23 Maret 2026)
