Oleh :SERIGALA MALANG RAYA
Pendidikan Dinilai Mulai Terpinggirkan di Tengah Program Prioritas Baru Pemerintah
MALANG – Munculnya berbagai kritik masyarakat terhadap arah kebijakan anggaran negara belakangan ini menunjukkan adanya kegelisahan publik terkait masa depan pendidikan nasional. Salah satu sorotan utama datang dari kalangan masyarakat bawah, tenaga pendidik, hingga pemerhati pendidikan yang menilai sektor pendidikan mulai mengalami tekanan di tengah besarnya fokus pemerintah terhadap program sosial nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kondisi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan publik mengenai komitmen negara terhadap dunia pendidikan, khususnya terkait kesejahteraan guru honorer, keberlanjutan program wajib belajar 13 tahun, serta stabilitas alokasi dana pendidikan.
Melalui berbagai surat terbuka dan opini publik yang beredar di masyarakat, sejumlah pihak meminta pemerintah pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, untuk memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan pendidikan yang dinilai masih jauh dari kata ideal.
Guru Honorer Dinilai Masih Menjadi Simbol Ketimpangan
Persoalan guru honorer kembali menjadi perhatian utama dalam kritik masyarakat. Hingga saat ini, masih banyak tenaga pendidik honorer di berbagai daerah yang belum mendapatkan kepastian status maupun kesejahteraan yang layak.
Tidak sedikit guru honorer yang telah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun, namun masih menerima penghasilan rendah dan bekerja dalam kondisi penuh keterbatasan.
Di sisi lain, masyarakat menyoroti munculnya berbagai program baru pemerintah yang dinilai memiliki proses perekrutan dan dukungan anggaran lebih cepat dibanding penyelesaian persoalan tenaga pendidik.
Perbandingan tersebut memunculkan persepsi ketidakadilan sosial di tengah masyarakat.
“Guru adalah pondasi bangsa. Kalau guru terus dibiarkan hidup dalam ketidakpastian, maka kualitas pendidikan nasional juga akan ikut terancam,” ungkap salah satu pemerhati pendidikan dalam diskusi publik terkait kebijakan anggaran pendidikan
Program Wajib Belajar 13 Tahun Dipertanyakan
Kekhawatiran publik juga mengarah pada keberlangsungan program wajib belajar 13 tahun yang selama ini menjadi bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Masyarakat mempertanyakan bagaimana program tersebut dapat berjalan optimal apabila sektor pendidikan justru menghadapi tekanan anggaran dan berbagai persoalan mendasar yang belum terselesaikan.
Di sejumlah daerah, persoalan klasik pendidikan masih terus terjadi, mulai dari sekolah rusak, keterbatasan fasilitas belajar, kekurangan tenaga pengajar, hingga akses pendidikan yang belum merata.
Selain itu, perkembangan teknologi pendidikan yang belum sepenuhnya menjangkau wilayah terpencil juga dinilai memperlebar ketimpangan kualitas pendidikan nasional.
Pengamat pendidikan menilai bahwa pendidikan tidak dapat dipandang sekadar sebagai program rutin tahunan, melainkan investasi jangka panjang untuk menentukan kualitas generasi bangsa di masa depan.
MBG Dinilai Baik, Namun Jangan Mengorbankan Pendidikan
Program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya mendapatkan dukungan dari sebagian masyarakat karena memiliki tujuan sosial untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia dan menekan angka stunting.
Namun demikian, kritik mulai muncul ketika publik menilai pelaksanaan program tersebut berpotensi memengaruhi prioritas anggaran di sektor pendidikan.
Sejumlah kalangan menilai pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan kebijakan agar program sosial tidak berjalan dengan mengurangi hak dasar masyarakat dalam memperoleh pendidikan berkualitas.
Menurut pengamat kebijakan publik, pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya melalui pemenuhan gizi, tetapi juga harus dibarengi penguatan kualitas pendidikan nasional.
“Generasi sehat secara fisik harus dibarengi dengan generasi yang cerdas, kritis, dan memiliki daya saing global. Karena itu pendidikan tetap harus menjadi prioritas utama negara,” ujar seorang akademisi dalam forum diskusi pendidikan nasional.
Kondisi Ekonomi Rakyat Ikut Memengaruhi Dunia Pendidikan
Selain persoalan anggaran pendidikan, kondisi ekonomi masyarakat juga dinilai turut memengaruhi kualitas pendidikan anak-anak Indonesia.
Di berbagai daerah, masih banyak keluarga yang mengalami tekanan ekonomi akibat naiknya kebutuhan hidup, terbatasnya lapangan pekerjaan, hingga menurunnya daya beli masyarakat.
Kondisi tersebut menyebabkan sebagian anak rentan mengalami hambatan pendidikan, bahkan terancam putus sekolah akibat keterbatasan biaya.
Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya fokus pada program-program jangka pendek, tetapi juga memperkuat sektor pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan bangsa.
Pendidikan Dinilai Sebagai Investasi Masa Depan Bangsa
Berbagai kritik yang berkembang di tengah masyarakat pada dasarnya merupakan bentuk kekhawatiran terhadap masa depan Indonesia apabila sektor pendidikan tidak lagi menjadi prioritas utama negara.
Sejumlah kalangan berharap pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan anggaran yang dinilai dapat memengaruhi kualitas pendidikan nasional.
Masyarakat juga meminta perhatian lebih serius terhadap kesejahteraan guru honorer, pemerataan fasilitas pendidikan, serta perlindungan hak belajar generasi muda Indonesia.
Pendidikan dinilai bukan sekadar urusan administratif negara, melainkan pondasi utama dalam menentukan masa depan bangsa.
Karena itu, publik berharap pemerintah tetap konsisten menjalankan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kebijakan yang adil, berpihak kepada rakyat, dan berorientasi jangka panjang.
