Bangkalan, – Kecamatan Tragah kini berada di bawah sorotan tajam. Di tengah gaung Hari Pendidikan Nasional, muncul gelombang kritik keras atas dugaan praktik kotor di dunia pendidikan yang dinilai mencederai hak siswa miskin.
Dari Sekretariat Jaringan Kawal Bangkalan (JKB), Mahmudi menyatakan siap melayangkan pengaduan resmi ke aparat penegak hukum. Ia menegaskan, dugaan yang mencuat di Kecamatan Tragah bukan lagi sekadar isu ringan, melainkan persoalan serius yang harus dibongkar.
“Ini bukan sekadar pungli. Kalau benar ada pemotongan Program Indonesia Pintar (PIP), itu sama saja merampas hak anak-anak dari keluarga miskin,” tegasnya.
Mahmudi menyebut, pihaknya telah mengantongi data awal yang dinilai cukup untuk menjadi pintu masuk penyelidikan. Dugaan praktik tersebut disebut terjadi di lingkungan sekolah dasar di Kecamatan Tragah, dengan pola pemotongan bantuan yang seharusnya diterima penuh oleh siswa.
Tak berhenti di situ, ia juga mengungkap indikasi lain yang lebih luas. Dugaan pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disebut berkisar Rp3.000 hingga Rp5.000 per siswa. Jika praktik ini terjadi secara sistematis, nilainya dinilai tidak kecil dan berpotensi merugikan ribuan siswa.
Sorotan juga diarahkan pada dugaan peran Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) yang disebut-sebut menjadi bagian dari rantai praktik tersebut. Meski masih sebatas dugaan, Mahmudi menilai hal ini harus diusut tanpa kompromi.
“Kalau benar ada ‘tangan-tangan’ yang bermain, siapapun itu harus dibuka. Dunia pendidikan tidak boleh jadi ladang bancakan,” katanya dengan nada keras.
Ia juga mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan untuk tidak tinggal diam. Menurutnya, diamnya pihak terkait justru akan memperkuat kecurigaan publik.
“Jangan tunggu viral lebih besar. Kalau memang bersih, buktikan. Kalau ada masalah, segera bersihkan,” tandasnya.
Mahmudi menegaskan, laporan resmi akan segera dilayangkan sebagai bentuk tekanan agar aparat penegak hukum bergerak cepat. Ia berharap Kecamatan Tragah menjadi titik awal pembongkaran jika memang praktik serupa terjadi lebih luas.
“Ini bukan hanya soal Tragah. Ini soal masa depan pendidikan Bangkalan. Kalau dibiarkan, kepercayaan masyarakat bisa runtuh,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak sekolah, K3S, maupun instansi terkait atas berbagai dugaan yang mencuat.
