BuserNasional — Papua – Pelepasan ratusan ribu hektar hutan di Papua Selatan membuka kembali perdebatan lama tentang arah pembangunan nasional. Di satu sisi negara mengejar ketahanan pangan dan energi, di sisi lain masyarakat adat mempertanyakan hak, ruang hidup, dan keadilan ekologis. Konflik ini bukan sekadar soal lahan, melainkan tentang masa depan relasi negara dan warga di wilayah pinggiran.
Masyarakat adat di Boven Digoel dan Merauke menghadapi babak baru konflik agraria setelah pemerintah menetapkan pelepasan 486.939 hektar kawasan hutan menjadi area penggunaan lain. Kebijakan ini memicu keberatan karena dinilai tidak melibatkan pemilik hak ulayat secara memadai. Informasi ini merujuk pada laporan Mongabay Indonesia berjudul “Kala Masyarakat Adat Papua Protes Pelepasan Hampir 500 Ribu Hektar Kawasan Hutan” yang dipublikasikan pada 27 Maret 2026.
Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa kawasan yang dilepas tersebar di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi, serta diarahkan untuk mendukung proyek pangan, energi, dan air skala nasional. Pemerintah menempatkan wilayah Papua sebagai bagian dari strategi besar ketahanan nasional, khususnya dalam menghadapi ancaman krisis pangan global. Namun, pendekatan ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana kebijakan tersebut mempertimbangkan aspek sosial dan ekologis.
Dari perspektif masyarakat adat, hutan bukan sekadar sumber ekonomi, melainkan bagian dari identitas dan sistem kehidupan. Kehilangan hutan berarti hilangnya sumber pangan lokal seperti sagu, serta terganggunya relasi kultural dan spiritual dengan alam. Pandangan ini konsisten dengan berbagai laporan Mongabay Indonesia yang menyoroti ketergantungan masyarakat Papua terhadap ekosistem hutan, termasuk artikel “Ketika Proyek Pangan dan Energi Papua Gerus Alam dan HAM” yang terbit 4 Maret 2026.
Persoalan menjadi lebih kompleks ketika prinsip Free, Prior and Informed Consent belum sepenuhnya diterapkan. Sejumlah komunitas adat mengaku tidak mendapatkan informasi yang utuh sebelum kebijakan diambil. Dalam konteks hukum dan hak asasi manusia, partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam setiap keputusan yang menyangkut wilayah adat. Hal ini juga disorot dalam laporan Mongabay Indonesia 27 Maret 2026 yang sama.
Di sisi lain, pemerintah memiliki argumen bahwa proyek strategis nasional diperlukan untuk menjawab tantangan jangka panjang, termasuk kebutuhan pangan dan energi. Papua dinilai memiliki potensi lahan luas yang dapat dioptimalkan. Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan wilayah timur Indonesia sebagai frontier ekonomi baru, sebagaimana banyak dibahas dalam berbagai laporan kebijakan pembangunan.
Namun, kritik datang dari organisasi masyarakat sipil yang menilai bahwa pendekatan tersebut berisiko mengulang pola lama, yaitu eksploitasi sumber daya tanpa perlindungan memadai terhadap masyarakat lokal. Mereka menilai bahwa kebijakan pelepasan kawasan hutan berpotensi mempercepat deforestasi dan memperbesar konflik sosial. Pandangan ini tercermin dalam laporan Mongabay Indonesia berjudul “Jejak Ambisi Food Estate yang Menggerus Hutan Papua” yang dipublikasikan pada 13 Maret 2026.
Dari sisi ekologis, Papua merupakan salah satu kawasan dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Pelepasan kawasan hutan dalam skala besar berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem, termasuk habitat flora dan fauna endemik. Selain itu, perubahan tutupan hutan juga berimplikasi pada peningkatan emisi karbon, yang berkontribusi terhadap krisis iklim global. Fakta ini banyak dikaji dalam berbagai laporan lingkungan, termasuk yang diulas Mongabay Indonesia dalam sejumlah publikasinya sepanjang Maret 2026.
Dimensi ekonomi politik juga tidak dapat diabaikan. Sebagian kawasan yang dilepas disebut telah memiliki izin usaha seperti hak guna usaha dan hak guna bangunan. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepentingan publik, tetapi juga membuka ruang bagi investasi skala besar. Informasi ini mengacu pada laporan Mongabay Indonesia 27 Maret 2026 yang menyebut adanya keterkaitan dengan kepentingan korporasi.
Dalam kerangka yang lebih luas, konflik ini mencerminkan persoalan klasik pembangunan di Indonesia, yaitu ketegangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Papua menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan yang dirancang di tingkat pusat sering kali menghadapi tantangan implementasi di tingkat lokal. Ketidaksesuaian ini berpotensi memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara jika tidak dikelola secara transparan dan partisipatif.
Ke depan, penyelesaian konflik semacam ini membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif. Pemerintah perlu memastikan keterlibatan masyarakat adat sejak tahap perencanaan, memperkuat pengakuan hutan adat, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Tanpa itu, pembangunan berisiko tidak hanya menimbulkan kerusakan ekologis, tetapi juga memperdalam ketimpangan sosial di wilayah yang seharusnya dilindungi.
