BuserNasional| Jawa Tengah| Dalam satu tahun kepemimpinan Ahmad Luthfi bersama pasangannya, narasi “Jawa Tengah seolah tak memiliki gubernur” kembali menguat di ruang publik. Isu ini tidak lahir dari ruang kosong, melainkan tumbuh dari akumulasi persepsi masyarakat yang merasa jauh dari figur pemimpinnya, terutama saat momentum krisis datang dan menuntut kehadiran yang nyata, baik secara fisik maupun komunikasi.
Narasi tersebut mencuat berulang kali, terutama saat banjir rob melanda wilayah pesisir seperti Demak, lalu kembali mengemuka ketika banjir terjadi di Pekalongan dan Batang. Dalam situasi seperti ini, publik tidak hanya menuntut solusi teknis, tetapi juga kehadiran simbolik seorang pemimpin. Ketika komunikasi tidak terlihat kuat, ruang persepsi menjadi liar dan membentuk opini yang sulit dikendalikan.
Pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini, menilai bahwa persoalan utama tidak sepenuhnya terletak pada kinerja pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa banyak program berjalan, namun tidak sampai pada kesadaran publik karena lemahnya komunikasi. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam artikel “Satu Tahun Luthfi Yasin, Narasi Jateng Tak Punya Gubernur” yang dimuat Pojokdaily, 21 Maret 2026.
Dalam pandangannya, cara penyampaian kebijakan yang kurang efektif membuat capaian pemerintah tenggelam di tengah arus informasi yang lebih emosional dan sensasional. Media sosial bekerja dengan logika viralitas, bukan akurasi. Ketika pemerintah tidak hadir secara aktif dalam ruang tersebut, maka narasi negatif lebih cepat diterima dan dianggap sebagai kebenaran oleh publik.
Lebih jauh, kepala daerah dinilai tidak cukup hanya mengandalkan perangkat humas. Publik membutuhkan figur yang hadir secara langsung, berbicara dengan bahasa sederhana, dan menunjukkan empati. Dalam era digital, kehadiran tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga naratif. Pemimpin dituntut mampu membangun kedekatan psikologis melalui komunikasi yang konsisten dan mudah dipahami.
Dalam konteks Jawa Tengah, tantangan ini menjadi semakin nyata. Dibandingkan dengan sejumlah kepala daerah lain yang aktif membangun citra melalui media sosial dan interaksi langsung, gaya komunikasi kepemimpinan saat ini dinilai belum mampu membangun resonansi yang kuat di tengah masyarakat. Akibatnya, jarak antara pemerintah dan publik terasa semakin lebar.
Padahal, sejumlah program pemerintah provinsi sebenarnya menunjukkan capaian yang tidak kecil. Upaya penyediaan air bersih di wilayah pesisir, layanan kesehatan melalui dokter spesialis keliling, hingga pengendalian inflasi merupakan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat. Namun, capaian tersebut tidak memperoleh perhatian luas karena tidak dikomunikasikan secara maksimal kepada publik.
Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam politik modern, kinerja dan komunikasi tidak dapat dipisahkan. Kinerja tanpa komunikasi akan menjadi kerja senyap yang mudah diabaikan, sementara komunikasi tanpa kinerja hanya akan melahirkan retorika kosong. Keduanya harus berjalan beriringan agar kepercayaan publik dapat terbentuk secara utuh.
Narasi bahwa seolah tidak ada gubernur pada akhirnya bukan sekadar kritik, tetapi cerminan dari ekspektasi publik yang semakin tinggi terhadap pemimpin daerah. Masyarakat tidak hanya menilai hasil, tetapi juga kehadiran, respons, dan kedekatan emosional. Ketika aspek tersebut tidak terpenuhi, maka persepsi negatif akan tumbuh, bahkan di tengah kinerja yang sebenarnya berjalan.
Situasi ini menjadi pelajaran penting bagi kepemimpinan daerah di era keterbukaan informasi. Komunikasi publik bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi membangun hubungan yang hidup antara pemimpin dan rakyatnya. Di tengah derasnya arus informasi dan opini, hanya pemimpin yang mampu hadir secara utuh dalam tindakan dan komunikasi yang akan tetap dirasakan keberadaannya oleh masyarakat.
