Negara-negara anggota G7 kembali menegaskan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan mineral penting dari China, yang selama ini mendominasi pemrosesan dan penyediaan bahan-bahan seperti logam tanah jarang, litium, dan kobalt. Krisis ini mendorong arah baru kebijakan industri global, di mana keamanan suplai teknologi menjadi sama pentingnya dengan keamanan nasional dan geopolitik dunia.
Isu mineral kritis telah menjadi agenda utama dalam pertemuan negara-negara industri maju, seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap ketergantungan berlebih pada satu sumber dominan di pasar dunia. Media Antara News melaporkan bahwa Menteri Keuangan Jepang, Satsuki Katayama, menyatakan perlunya memperkuat kerja sama dan diversifikasi pasokan mineral kritis, sehingga negara-negara dapat mengamankan suplai secara lebih stabil dan saling menguntungkan. Sumber berita ini dipublikasikan pada tanggal 16 Juni 2026 dan menegaskan arah kebijakan bersama di forum G7. (Antara News, “G7 sepakat kurangi ketergantungan mineral kritis pada China”, 16 Juni 2026)
Mineral kritis seperti nikel, kobalt, litium, serta logam tanah jarang merupakan bahan penting dalam teknologi tinggi: baterai kendaraan listrik, pembangkit energi terbarukan, semikonduktor, dan perangkat pertahanan. Dominasi global China atas pemrosesan mineral ini sering disebut berada pada kisaran proporsi yang sangat besar. Menurut laporan Reuters yang diterbitkan pada Januari 2026, China menguasai hingga antara 47 persen sampai 87 persen kapasitas pemrosesan berbagai mineral kritis, tergantung jenisnya. Data ini menggambarkan risiko suplai apabila ketergantungan tidak segera diatasi.
Di Washington, para menteri keuangan G7 dan negara mitra, termasuk Australia, India, Korea Selatan, dan Meksiko, bertemu untuk membahas strategi jangka panjang mereka. Menurut Reuters, pertemuan ini mengangkat berbagai opsi, mulai dari kerja sama teknologi, insentif fiskal, hingga kemungkinan pengaturan harga dasar untuk memperkuat sumber-sumber non-China dan mengurangi ketergantungan gabungan mereka pada rantai pasok mineral yang sempit.
Langkah-langkah konkret itu menjadi semakin penting ketika analisa global menunjukkan bahwa negara-negara G7 dan mitranya secara kolektif menguasai sekitar 60 persen permintaan global untuk mineral kritis, namun pemrosesan utama masih terkonsentrasi di fasilitas-fasilitas di China. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa gangguan politik atau kebijakan ekspor dapat mempengaruhi stabilitas industri di Barat dan Asia.
Permasalahan ini juga diakui oleh sejumlah media internasional yang menunjukkan bahwa berbagai diskusi telah berlangsung sejak awal 2025 hingga 2026 untuk menyiapkan kerangka kerja yang lebih tahan banting, tanpa harus memutus hubungan ekonomi dengan China sepenuhnya. Munculnya istilah de-risk, atau memitigasi risiko dibandingkan decoupling total, menggambarkan kepekaan negara-negara Barat terhadap dampak pemisahan ekonomi yang drastis.
Sementara itu, negara-negara produsen mineral utama seperti Republik Demokratik Kongo, yang menjadi pemasok utama kobalt global, juga bergerak melakukan upaya mereka sendiri. Reuters melaporkan bahwa otoritas di Kongo membentuk cadangan strategis kobalt untuk mengendalikan suplai dan mendorong stabilitas harga di pasar dunia. Langkah ini mencerminkan pergeseran peran negara penghasil sumber daya, dari sekadar pemasok menjadi aktor strategis dalam geopolitik mineral.
Upaya-upaya diversifikasi ini tidak hanya melibatkan produksi, tetapi juga dukungan finansial dan teknologi, seperti yang dikemukakan oleh pejabat-pejabat G7. Partisipasi lembaga-lembaga pembangunan internasional serta investasi bersama di negara-negara kaya sumber daya menjadi bagian dari strategi agar rantai pasok tidak mudah terguncang oleh kebijakan proteksionis atau gangguan logistik global. Semuanya menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas kebijakan ekonomi dan industri.
Perubahan paradigma ini juga terlihat di kawasan lain. Uni Eropa, misalnya, telah meluncurkan platform pengadaan mineral kritis untuk memperkuat posisi tawar pembeli kawasan tersebut dan mengurangi dominasi pemrosesan China, terutama dalam logam tanah jarang dan material baterai yang semakin penting bagi transisi energi. Bersama strategi tersebut, negara-negara G7 berupaya menata ulang hubungan suplai global yang lebih terbuka, namun tidak rentan.
Tentu saja, tidak semua pihak sepakat bahwa langkah-langkah ini akan mudah diwujudkan di lapangan. Kritik pun muncul, salah satunya dari media Global Times, yang melaporkan bahwa Beijing menekankan pentingnya menjaga stabilitas rantai pasok global dan menolak narasi yang menggambarkan satu pihak semata sebagai masalah. China juga menyoroti kebutuhan keseimbangan dalam perdagangan internasional dan kerja sama ekonomi lintas negara.
Dinamika ini menunjukkan bahwa isu mineral kritis bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga menyentuh dimensi geopolitik dan keamanan nasional. Untuk pembaca global, kebijakan ini memiliki implikasi langsung pada industri teknologi, energi, dan pertahanan, serta pada harga-harga komoditas yang bisa mempengaruhi biaya produksi barang jadi. Ke depan, sinergi antara negara-negara maju, negara penghasil sumber daya, dan pelaku industri akan menentukan bagaimana rantai pasok mineral kritis dapat lebih stabil di tengah persaingan kepentingan global.
